Realisasi penerimaan Kantor Bea Cukai Kudus sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 adalah Rp 6,522 T, dengan rincian penerimaan Cukai = Rp 6,499 T, Pabean = Rp 22,316 M.    -   Selamat datang di Website Resmi KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Mari kita BANGGAKAN INDONESIA !   -   Jika Anda membutuhkan informasi tentang kegiatan impor, ekspor dan cukai dapat menghubungi kami di CONTACT CENTER BRAVO BEA CUKAI (021) 1500225, Email : info@customs.go.id dan SMS Center : 081-1500225   -   
Kegiatan kantor     Dibaca :735 kali , 0 komentar

Sosialisasi Melebar ke Grobogan

Ditulis : Seksi PLI, 25 Juli 2013

Pada tahun 2012 ini, untuk pertama kalinya KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kabupaten Grobogan. Pasalnya Kabupaten Grobogan berada di wilayah kerja KPPBC Tanjung Emas Semarang. Khusus untuk narasumber kegiatan sosialisasi di bidang cukai dilimpahkan kepada KPPBC TMC Kudus. 

Hal ini menjadikan KPPBC TMC Kudus melebarkan sayap sosialisasinya ke PemKab Grobogan.

Sosialisasi yang digelar PemKab Grobogan ini dalam rangka penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau. Nara sumber pemateri sosialisasi yang digelar PemKab Grobogan hanya terdiri dari KPPBC TMC Kudus, oleh Zaini Rasidi selaku Kasubsi Layanan Informasi dan Praktisi Hukum, oleh Sutrisno, SH,MH. Kegiatan sosialisasi ini hanya digelar dua kali bertempat di Aula Sekda Humas. Peserta yang diundang terdiri dari Praktisi Hukum, Asosiasi petani tembakau, pedagang rokok, Tokoh masyarakat dan Pengurus RT dan RW. Bupati Grobogan yang diwakili asisten I dalam sambutannya menghimbau agar perijinan NPPBKC dan Perijinan merk hasil tembakau dipermudah, karena bagi masyarakat Grobogan kesulitan  untuk memenuhi persyaratan dalam perijinan tersebut.

Bahasan materi sosialisasi yang disampaikan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus berkisar pada Filosofi Cukai, Pengawasan Terhadap Barang Kena Cukai, Perijinan NPPBKC, Pelanggaran Pidana di Bidang Cukai dan Sanksinya. Waktu yang disediakan untuk memaparkan bahasan materi tersebut hanya 30 menit. Pemateri dari praktisi hokum menyampaikan bahasan tentang penegakan hukum dari sudut pandang hukum pidana umum. Dalam paparan yang disampaikan praktisi hukum menambahkan berbagai kasus pelanggaran pidana cukai yang telah dilakukan penindakan oleh KPPBC TMC Kudus. Penegakan hukum atas kasus pidana cukai ini akan berhasil baik, jika penegak hukumnya baik.

Setelah pemateri sosialisasi selesai memaparkan, ada pertanyaan dari peserta sosialisasi yang ditujukan kepada Bea Cukai. Diantaranya,

  1. Pungutan cukai itu demi keadilan dan keseimbangan, apa kompensasinya bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari barang kena cukai?,
  2. Apa persyaratannya mendirikan pabrik rokok dan bagaimana cara yang termudah untuk mendapatkan ijin Cukainya?.

Pertanyaan pertama dijawab oleh Zaini Rasidi, bahwa kompensasi akibat dampak negatif barang kena cukai tidak diberikan secara langsung kepada individual yang terkena dampak, namun kompensasi tersebut akan terwujud jika barang kena cukai tersebut dibayar cukainya. Pungutan cukai atas barang kena cukai menjadi penerimaan negara pada APBN dan dana APBN tersebut untuk membiayai proses pembangunan di segala bidang, diantaranya, untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sebagian dan dari APBN tersebut berasal dari pungutan cukai. Hasil dari pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat kepada seluruh warga negara. Manfaat tersebut merupakan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak negatif barang kena cukai. Disamping itu, dana penerimaan cukai sebesar 2% dikembalikan kepada pemerintah daerah melalui pemerintah provinsi untuk dibagikan kepada pemerintah daerah Kabupaten. Dana dari pungutan cukai yang diberikan kepada pemerintah daerah namanya Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (BHCHT). Salah satu penggunaan DBHCHT tersebut untuk pembinaan lingkungan sosial yang terkena dampak akibat barang kena cukai. Hal ini juga merupakan kompensasi atas dampak negatif barang kena cukai.

Pertanyaan kedua dijawab, bahwa persyaratan mendirikan pabrik rokok dan cara memperoleh perijinannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008, diantaranya, Luas bangunan minimal 200 meter persegi, Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, Tidak berhubungan langsung dengan rumah tempat tinggal dan Tidak berhubungan langsung dengan tempat penjualan eceran hasil temabakau atau pabrik hasil tembakau lainnya. Dan cara memperoleh perijinannya dapa mendownload PMK 200/PMK.04/2008 di website Bea Cukai Kudus : www.beacukaikudus.com (ZR)

Banner
Facebook Like
Statistik
Anda Pengunjung Ke-85951
Hari Ini22
Kemarin76
Bulan Ini7575
Total85951
IP Anda54.225.3.114