Selamat datang di Website Resmi KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Mari kita BANGGAKAN INDONESIA !   -   Realisasi penerimaan Kantor Bea Cukai Kudus sampai dengan tanggal 30 November 2017 adalah Rp 24,3 triliun, dengan rincian penerimaan Cukai = Rp 24,3 triliun dan Pabean = Rp 36 milyar.    -   Jika Anda membutuhkan informasi tentang kegiatan impor, ekspor dan cukai dapat menghubungi kami di CONTACT CENTER BRAVO BEA CUKAI (021) 1500225, Email : info@customs.go.id dan SMS Center : 081-1500225   -   
Kolom Cukai
Edisi Lainnya

Edisi 01-05-2012

Pertanyaan :

Mengapa minuman beralkohol sudah  dibayar cukainya (dilekati pita cukai) masih tetap dirazia dan disita barangnya? Ada petugas selain Bea Cukai seperti Polri dan Satpol PP yang melakukan razia juga, siapa yang berhak bertugas merazia minuman beralkohol?, terima kasih. (Hanang – Kudus).


 Jawaban :

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus merupakan  salah satu Instansi yang diberi kewenagan dan melaksanakan tugas pengawasan terhadap barang kena cukai, Barang kena cukai yaitu Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Hasil Temabakau. Minuman beralkohol atau minuman keras (Miras) termasuk jenis barang kena cukai MMEA. Oleh karena itu petugas Bea Cukai Kudus berwewenang mengawasi dan melakukan operasi untuk mencegah beredarnya barang kena cukai ilegal, termasuk beredarnya minuman beralkohol ilegal.

Pada pasal 2 undang-undang cukai nomor 39 tahun 2007, barang yang dinyatakan sebagai barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik :

  1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
  2. Peredarannya perlu diawasi;
  3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
  4. Pemakaiannya  perlu  pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan   undang-undang ini.

Minuman beralkohol termasuk barang kena cukai, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup, maka konsumsinya perlu dikendalikan (dibatasi) dan peredarannya perlu diawasi. Mengendalikan dan mengawasi peredaran barang kena cukai perlu pembebanan pungutan Negara yang berupa pungutan cukai demi keadilan dan keseimbangan.

Pada pasal 14 ayat (1) disebutkan Setiap  orang  yang  akan  menjalankan kegiatan sebagai: pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai; penyalur;  pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan pada ayat (1a) Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 2 dan 14 tersebut,  pengusaha pabrik maupun penjual minuman beralkohol sebelum menjalankan usahanya wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan pemungutan cukai barang kena cukai minuman beralkohol. Berkaitan dengan hal tersebut, petugas Bea Cukai Kudus dapat melakukan penindakan terhadap penjual minuman beralkohol baik yang berpita cukai maupun yang tidak berpita cukai. Dalam hal petugas Bea Cukai merazia atau menyita minuman beralkohol yang telah dilekati pita cukai dari tempat penjualan eceran, disebabkan penjual tersebut tidak memiliki NPPBKC sebagai penjual atau penyalur.

Petugas Bea dan cukai dalam melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan kapasitas kewenangan yang diamanatkan dalam undang-undang cukai. Demikian juga petugas selain Bea Cukai seperti Polri dan Satpol PP dalam melakukan operasi / razia sesuai dasar aturannya masing-masing. Satpol PP dengan dasar aturan Perda atau Perbup dan Polri dengan dasar undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Banner
Facebook Like
Statistik
Anda Pengunjung Ke-108109
Hari Ini95
Kemarin110
Bulan Ini9293
Total108109
IP Anda54.145.51.250