Jika Anda membutuhkan informasi tentang kegiatan impor, ekspor dan cukai dapat menghubungi kami di CONTACT CENTER BRAVO BEA CUKAI (021) 1500225, Email : info@customs.go.id dan SMS Center : 081-1500225   -   Realisasi penerimaan Kantor Bea Cukai Kudus sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 adalah Rp 9,902 T, dengan rincian penerimaan Cukai = Rp 9,879 T, Pabean = Rp 22,839 M.    -   Selamat datang di Website Resmi KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Mari kita BANGGAKAN INDONESIA !   -   
Kolom Cukai
Edisi Lainnya

Edisi 01-06-2011

Pertanyaan :

Pak, apa yang menjadi dasar pertimbangan tentang kebijakan tariff cukai setiap tahun selalu naik ?. Terima kasih. (Sukoraharjo- Kudus)


 Jawaban :

Pak Sukoraharjo yang kami hormati, Perlu anda ketahui bahwa “tarif cukai setiap tahun selalu naik” bukanlah menjadi dasar pertimbangan dalam kebijakan penetapan tarif cukai, akan tetapi yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan tarif cukai adalah sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 :

  1. Pasal 5 ayat 4, bahwa Penentuan besaran target penerimaan Negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan  upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.
  2. Pada penjelasan pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) bahwa Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh  puluh  lima  persen)  dari harga  jual pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari  harga  jual  eceran  didasarkan  atas pertimbangan  bahwa apabila  barang  kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negative bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya maka cara membatasinya adalah melalui instrument tarif  sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

Dari dua hal yang menjadi pertimbangkan atas kebijakan penetapan tarif cukai tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan penetapan tarif cukai tidak selalu naik, namun yang menjadi dasar kenaikan tarif cukai disebabkan karena :

    1. Besaran penetapan target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mengalami kenaikan.
    2. Dalam rangka membatasi peredaran dan pemakaiannya yang lebih ketat terhadap barang kena cukai yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan masyarakat
    3. Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada tahun anggaran sebelumnya belum mencapai tingkat pengenaan tarif cukai yang paling tinggi, yaitu 275 % dari harga jual pabrik atau 57 % dari harga jual eceran sehingga masih dimungkinkan kenaikan tarif cukai.

Dalam pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa : Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka Menteri  Keuangan RI setiap tahun mengeluarkan kebijakan mengenai penetapan atau perubahan tarif cukai. Kebijakan mengenai penetapan atau perubahan tarif cukai  didasarkan atas pertimbangan beberapa aspek kepentingan yang bertujuan, antara lain yaitu

  1. untuk kepentingan penerimaan negara,
  2. untuk mengendalikan peredaran dan konsumsi Barang Kena Cukai,
  3. untuk pengawasan Barang Kena Cukai

Meskipun kebijakan penetapan tarif cukai memiliki beberapa aspek kepentingan sebagaimana tersebut diatas, pemerintah tetap menyadari dan memperhatikan bahwa barang kena cukai disatu sisi memiliki dampak negatif bagi kesehatan mayarakat,  namun di lain sisi diperlukan untuk kepentingan optimalisasi penerimaan Negara, sehingga dapat menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam kebijakan penetapan tarif cukai sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan berpedoman pada azas keadilan dalam keseimbangan. Pengenaan cukai dalam rangka keadilan dan keseimbangan dapat dikenakan terhadap barang mewah atau bernilai tinggi yang merupakan kebutuhan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi, namun bukan merupakan barang kebutuhan primer (pokok) sehingga pembebanan tarif cukai dimungkinkan tidak mengganggu daya beli masyarakat yang mengkonsumsi barang kena cukai tersebut dan tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah.

 Demikian, apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut, anda dapat menghubungi petugas Client Coordinator di KPPBC Madya Cukai Kudus. Terima kasih.

Banner
Facebook Like
Statistik
Anda Pengunjung Ke-92191
Hari Ini10
Kemarin141
Bulan Ini8185
Total92191
IP Anda107.22.97.23