Jika Anda membutuhkan informasi tentang kegiatan impor, ekspor dan cukai dapat menghubungi kami di CONTACT CENTER BRAVO BEA CUKAI (021) 1500225, Email : info@customs.go.id dan SMS Center : 081-1500225   -   Selamat datang di Website Resmi KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Mari kita BANGGAKAN INDONESIA !   -   Realisasi penerimaan Kantor Bea Cukai Kudus sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 adalah Rp 6,522 T, dengan rincian penerimaan Cukai = Rp 6,499 T, Pabean = Rp 22,316 M.    -   
Kolom Cukai
Edisi Lainnya

Edisi 02-07-2012

Pertanyaan :

Mengapa barang kena cukai berupa hasil tembakau perlu dikendalikan dan diawasi? Dan bagaimana cara mengendalikan dan mengawasi barang kena cukai tersebut? (Wijanarko – Mahasiswa – Kudus).


 Jawaban :

Barang kena cukai berupa hasil tembakau perlu dikendalikan dan diawasi peredarannya karena barang kena cukai disatu sisi berdampak negatif (membahayakan) bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Namun di sisi lain keberadaan industri hasil tembakau memiliki dampak positif yaitu dapat menyerap tenaga kerja dan konstribusi penerimaan Negara. Denagan memepertimbangkan kedua dampak negatif dan dampak positif, maka pengendalian dan pengawsan barang kena cukai mengarah kepada upaya penanggulangan dampak negatif yang ditimbulkan dan terserapnya tenaga kerja pada industri hasil tembakau serta mengoptimalkan upaya penerimaan Negara. Cara mengendalikan dan mengawasi barang kena cukai dengan menggunakan regulasi cukai sebagai Instrumen. Regulasi cukai merupakan instrumen, disamping berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan mengawasi barang kena cukai, juga berfungsi sebagai alat untuk menghimpun penerimaan Negara.

Pada penjelasan pasal 5 ayat 1 undang-undang cukai nomor 39 tahun 2007, bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya maka cara membatasinya adalah melalui instrument tarif  sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

Pengenaan tarif cukai yang paling tinggi dimaksudkan agar barang kena cukai tersebut menjadi mahal sehingga tingkat konsumsi atau pemakaiannya menjadi menurun. Jika tingkat pemakaian barang kena cukai menurun, maka dampak negatifnya pun akan berkurang. Oleh karena itu pungutan cukai bukanlah semata-mata untuk menghimpun penerimaan negara, akan tetapi dalam rangka untuk pengendalian dan pengawasan barang kena cukai.

 Pada pasal 14 ayat 1 undang-undang cukai nomor 39 tahun 2007, bahwa Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha atau Importir yang menjalankan usaha barang kena cukai wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Dalam hal ini, pengusaha atau Importir wajib memiliki NPPBKC dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap keberadaan industri hasil tembakau dan pemilik usaha bertanggung jawab atas pungutan cukai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian dan pengawasan terhadap barang kena cukai dengan mengunakan dua instrumen, yaitu regulasi di bidang tarif dan perijinan. Oleh karenanya, untuk memperoleh perijinan menjalankan usaha barang kena cukai terlebih dulu harus mendapat izin instansi yang terkait seperti dinas kesehatan, dinas gangguan masyarakat (HO), dinas pekerjaan umum (IMB), dinas perindustrian, dinas perdagangan, dinas tenaga kerja, dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tanpa izin dari instansi terkait tersebut, NPPBKC tidak dapat diberikan. Khusus untuk perijinan penetapan harga jual eceran merk rokok harus dilampirkan sertifikat uji tar dan nikotin.

Banner
Facebook Like
Statistik
Anda Pengunjung Ke-85951
Hari Ini22
Kemarin76
Bulan Ini7575
Total85951
IP Anda54.225.3.114