Selamat datang di Website Resmi KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Mari kita BANGGAKAN INDONESIA !   -   Jika Anda membutuhkan informasi tentang kegiatan impor, ekspor dan cukai dapat menghubungi kami di CONTACT CENTER BRAVO BEA CUKAI (021) 1500225, Email : info@customs.go.id dan SMS Center : 081-1500225   -   Realisasi penerimaan Kantor Bea Cukai Kudus sampai dengan tanggal 30 November 2017 adalah Rp 24,3 triliun, dengan rincian penerimaan Cukai = Rp 24,3 triliun dan Pabean = Rp 36 milyar.    -   
Kolom Cukai
Edisi Lainnya

Edisi 15-06-2011

 Pertanyaan :

Apakah PMK-200 akan diberlakukan tanpa memandang kepentingan pengusaha rokok kecil? Terima kasih (Ali Syukron – Jepara)


 Jawaban :

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008 adalah peraturan tentang  pemberian, pembekuan dan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk Pengusaha dan Importir Hasil Tembakau yang di dalam pasal pasalnya hanya  mengatur  tentang ketentuan yang mencakup tatacara untuk mendapatkan NPPBKC dan persyaratan yang mendasar tentang lokasi bangunan pabrik yang harus dipenuhi oleh pengusaha pabrik dan importer hasil tembakau.

Dalam PMK-200 tersebut pada pasal 1 ayat 2 disebutkan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik dan importer hasil tembakau dan ayat  4 menyebutkan pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan bagian dari padanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/atau mengemas BKC berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran. Dengan demikian PMK-200 hanya mengatur tentang perizinan NPPBKC dan persyaratan lokasi bangunan pabrik, oleh karena PMK-200 hanya mengatur prosedur secara administrasi dan persyaratan fisik lokasi bangunan pabrik dan pemberlakuannya kepada setiap orang dan /atau  orang yang telah memiliki izin  NPPBKC untuk memenuhi persyaratan persyaratan sebagai pengusaha pabrik, maka pemberlakuannya harus memberikan hak yang sama kepada setiap orang tanpa harus membedakannya. Jadi PMK-200 tidak membedakan  golongan pengusaha pabrik.

Adapun kebijakan cukai yang mengatur dan mengklasifikasikan tentang golongan pengusaha pabrik adalah kebijakan dibidang penetapan tarif cukai. Dalam penetapan tariff cukai yang masih berlaku sampai saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.011/2010 yang merupakan perubahan kedua dari PMK Nomor 181/PMK.011/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang sebelumnya telah mengalami perubahan sebagaimana dituangkan PMK Nomor 99/PMK.011/2010, diklasifikasikan pengusaha yang memiliki kapasitas produksi lebih dari 2 milyar batang per tahun sebagai pengusaha pabrik golongan I (besar), kapasitas produksi lebih dari 400 juta hingga 2 milyar batang per tahun sebagai pengusaha pabrik golongan (II), dan kapasitas produksi  sampai dengan 400 juta batang per tahun sebagai pengusaha pabrik golongan III (Kecil).  Dalam kebijakan tariff cukai tersebut menetapkan tarif cukai yang paling rendah (murah) adalah tarif cukai untuk pengusaha pabrik golongan kecil.

 Demikian, apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut, anda dapat menghubungi petugas Client Coordinator di KPPBC Madya Cukai Kudus. Terima kasih.

 

Banner
Facebook Like
Statistik
Anda Pengunjung Ke-108109
Hari Ini95
Kemarin110
Bulan Ini9293
Total108109
IP Anda54.145.51.250